Visualindonesia.com,-
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Dalam sambutannya pada Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 bertema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (29/10/2025), Menteri Widiyanti menekankan bahwa dalam sektor pariwisata, keterbukaan informasi publik memiliki peran yang sangat penting.
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga cerminan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk menyediakan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat,” ucap Menteri Pariwisata Widiyanti.
Melalui Forum Keterbukaan Informasi Publik 2025, Menteri Pariwisata Widiyanti berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menilai kehadiran para narasumber dalam forum ini akan memperkaya wawasan dan menyatukan persepsi tentang pentingnya transparansi publik sebagai fondasi good governance.
Kementerian Pariwisata secara konsisten menempatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan prima melalui mekanisme satu pintu di bawah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kami memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat diakses dengan cepat, tepat, dan akurat. Inilah wujud keterbukaan birokrasi kita,” kata Menteri Pariwisata.
Sejak tahun 2021 hingga 2024, Kementerian Pariwisata secara konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pada 2025, Kementerian Pariwisata berhasil meraih juara pertama dalam kategori Badan Publik dengan Strategi Komunikasi Terbaik pada ajang Information Transparency Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
Forum ini juga menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata. Penghargaan Predikat Menuju Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2025 diberikan kepada Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Medan, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.
Sementara itu, Predikat Informatif diberikan kepada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Poltekpar Bali, Poltekpar Lombok, Poltekpar Palembang, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Poltekpar Makassar, Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), serta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kita dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, profesional, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Menteri Widiyanti.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi kebutuhan bagi setiap badan publik.
“Saya selalu mengatakan, kalau ada badan publik yang menganggap keterbukaan informasi publik sebagai kewajiban yang memberatkan, maka ia belum memahami esensinya. Keterbukaan ini penting karena merupakan kebutuhan dasar bagi tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Donny.
Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 juga menghadirkan diskusi panel yang menampilkan dua narasumber, yakni Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha, dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mohammad Averrouce.
Diskusi tersebut membahas topik “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.”
(*/vie; foto: dok. Kemenpar
