Visualindonesia.com
Renungan Yusuf Susilo Hartono
Anggota PWI
“Nila setitik rusak susu sebelanga”. Peribahasa kuno yang selalu aktual, karena pesan moralnya yang sangat tinggi, rasanya relevan dengan apa yang sedang diderita PWI selama setahun belakangan ini: gegara kasus cash back.
Kasus yang melibatkan Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Bandung 2023 Hendry Ch. Bangun dan petinggi-petinggi lainnya, memicu digelarnya Kongres Luar Biasa di Jakarta, 2024, yang menghasilkan kepengurusan dengan Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. Dualisme yang berkepanjangan, telah membelah PWI, dan mendorong berbagai pihak, baik dari dalam dan luar PWI – Wamen Komdigi dan Dewan Pers – ikut turun tangan, silih berganti, sehingga terjadilah Kongres PWI 2025.
Kalau di Jepang, si pelaku nila setitik itu, sudah melakukan hara-kiri. Hebatnya di sini, pelaku nila setitik itu malah bisa hara-hura, dalam arti bisa ikut nyalon lagi pada kongres yang telah didesain sedemikian rupa, sehingga nila setitik rusak susu sebelanga itu tidak perlu pertanggungjawaban. Semoga saja kelak tidak menjadi api dalam sekam.
Tapi apakah si susu sebelanga yang telah (di)rusak itu rela? Jawabannya secara kongkret akan kita peroleh pada Sabtu (30/8/2025) malam, pada puncak Kongres Persatuan PWI 2025, yang berlangsung sejak 29/8/2025, di Gedung BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital, Cikarang, Jawa Barat.
Pasangan Munir-Atal Pantas
Ada dua pasang calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Periode 2025-2030, yang siap bertarung. Akhmad Munir (Dirut LKBN Antara) dan Atal S. Depari (Mantan Ketum PWI Pusat Periode 2018-2023) yang membawa aspirasi “susu sebelanga”, melawan Hendry Ch. Bangun (Ketua Umum PWI Pusat versi Kongres Bandung) dan Sihono MT (PWI Provinsi Yogyakarta). Zulmansyah Sekedang, Ketua Umum PWI Pusat versi Kongres Luar Biasa, bergabung dengan Cak Munir.
Akhmad Munir yang akrab dipanggil Cak Munir, adalah mantan Ketua PWI Provinsi Jawa Timur dua periode. Setelah ditarik ke Jakarta, menjadi Pemimpin Redaksi LKBN Antara, dan kemudian menjadi Dirut LKBN Antara, ia aktif sebagai pengurus PWI Pusat. Pada Kongres PWI di Bandung, namanya masuk dalam salah satu kandidat Calon Ketua Umum, namun tidak jadi maju.
Menurut akal sehat, pasangan Cak Munir- Bang Atal lah, yang pantas menerima amanah sebagai nahkoda PWI lima tahun kedepan. Melanjutkan peran sejarah PWI dan moralitasnya, khususnya dalam memutihkan susu sebelanga dari setitik nila yang telah merusaknya. Kalau petahana terpilih kembali, bagaimana dengan kepercayaan publik, pemerintah, mitra, bahkan internal PWI yang sudah menurun, bisa-bisa anjlok ketitik zero.
Tanggung Jawab Berat
Akan tetapi, siapa pun nanti yang bakal menjadi Ketua Umum PWI Periode 2025 – 2030, akan menghadapi tantangan dan memikul tanggung jawab yang berat. Bagaimana tidak, untuk mempersatukan dua kubu dengan lukanya masing-masing, butuh strategi, metode, waktu, yang tidak semudah membalik telapak tangan. Untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah, hingga mitra di dalam dan luar negeri, juga perlu usaha keras yang out of the box. Belum lagi soal klasik keekonomian organisasi PWI, yang selama ini nol persen dari pemerintah, dan mengandalkan kerja sama kiri kanan, sementara kepercayaan mereka menurun dan perlu dibangun ulang; pada tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Untuk itulah PWI periode 2025-2030, harus dikelola dengan pendekatan manajemen krisis. Mengingat Ketua Umum PWI dan kabinet barunya langsung berada di tengah krisis, maka bisa saja tiga tahapan utamanya tidak linier. Dalam arti, pada tahap pertama (sebelum krisis: perencanaan dan pencegahan) berupa identifikasi risiko, pembentukan tim, perencanaan komunikasi, dan pengembangan strategi; dibarengkan dengan tahap kedua saat krisis (respon) berupa pengaktifan tim, pengendalian situasi, dan komunikasi efektif. Untuk menuju tahap utama ketiga setelah krisis berupa pemulihan, evaluasi menyeluruh dan pemulihan reputasi berupa membangun kembali kepercayaan publik dan memulihkan citra organisasi yang tercoreng nila setitik rusak susu sebelanga.
Wajib hukumnya Ketua Umum PWI Pusat didukung oleh kabinet yang professional, kredibel, dan berintegritas, sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. Belajar dari berbagai kepengurusan sebelumnya, seringkali gerak langkah Pengurus, Dewan Kehormatan, dan Dewan Penasihat, apalagi dengan pengurus provinsi, kabupaten, kota, sesuai dengan egonya masing-masing. Hal ini membuat organisasi tidak efektif, efesien dan nir-karakter. Sebagai solusi prioritas, perlu dan mendesak adanya pelatihan kepemimpinan versi PWI, bagi Pengurus, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, di pusat sampai provinsi, kabupaten/kota, secara berjenjang dan bertahap. Dengan begitu, insya Allah, para pengurus PWI di manapun berada karakter ke-PWI-annya akan nampak relatif sama.
Berlarut-larutnya penyelesaian kasus nila setitik rusak susu sebelanga, disusul dualisme kepemimpinan PWI setahun belakangan ini, dan untuk penyelesaiannya PWI tidak bisa mandiri, dan membutuhkan uluran tangan dari luar, menjadi bukti bahwa sistem PWI lemah namun tokoh-tokohnya keras kepala. Selain itu berlarut-larutnya dualisme ini, menjadi lonceng peringatan, bahwa di PWI tengah terjadi kelangkaan tokoh-tokoh senior yang berwibawa, bijak, sikap dan wawasannya mencerahkan, futuristik, dan menginspirasi lintas generasi.
Walhasil, kongres yang menjadi momen strategis sekaligus krusial, dalam konteks memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan yang kredibel. Dalam arti tangannya tidak belepotan nila, supaya bisa memutihkan kembali susu sebelanga yang kadung rusak. Juga memulihkan kepercayaan para anggota PWI, publik, pemerintah, dan mitra PWI di dalam dan luar negeri. Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Selamat berkongres. (*)
