Visualindonesia, Jakarta,-
Tak bisa dipungkiri, sampai saat ini film import masih merajai layar bioskop di Indonesia sehingga membuat film produksi lokal menjadi terpinggirkan dan semakin sulit untuk bisa menjadi tuan rumah di Negeri sendiri.
Hal ini terungkap saat Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Forum Wartawan Hiburan (Forwan) menggelar Seminar Film dengan mengusung tema “Film Indonesia Menjadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri dan Tamu Mulia di Negeri Lain”.
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain, Djohny Syafruddin ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Dian Srinursih Kepala Perijinan dan Pengendalian Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Yani Ketua Lembaga Sensor Film, Ody Mulya Hidayat (Produser Max Picture), Yan Wijaya Pengamat Film, Dimas Supriyanto (Wartawan senior), Nini Suny dan Didang Prajasasmita (Wartawan senior/Forwan).
Pengamat film Yan Wijaya, dalam paparannya mengatakan, masih sulit bagi film Indonesia untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, semua itu karena dominasi film import yang masih sangat kuat. Bukan hanya film yang datang dari Hollywood namun juga dari India, bahkan Malaysia.
Menurut Yan Wijaya, bisnis film asing memang masih jauh lebih menguntungkan. Sebagai contoh, film Dilan mampu meraih jumlah penonton mencapai angka 5 juta, jumlah penonton yang sama dengan film besutan Marvel, namun secara penghasilan film Marvel lebih besar di atas film Dilan.
Dalam kaitannya dengan tema diskusi, film Indonesia menjadi tamu terhormat di luar negeri, menurut Yan Wijaya masih jauh, karena memang tidak ada film Indonesia yang main di negara lain. Bahkan di negeri jiran Malaysia pun penontonnya masih sedikit. Sedangkan dalam ajang festival bergengsi seperti Oscar, kita selalu gagal.
Sementara Djonny Syafruddin selaku pengusaha Bioskop, berharap pemerintah segera menurunkan dan menyeragamkan nilai pajak tonton hingga sepuluh persen.
“Kalau bioskop bisa tumbuh di daerah-daerah sebagai basis penonton film Indonesia, pemerintah harus menurunkan pajak tontonan hingga sepuluh persen dan harus berlaku di seluruh Indonesia,” kata DJohny.
Djohny juga menyoroti tingginya tarif dasar listrik untuk film dan berharap pemerintah memberlakukan tarif khusus untuk bioskop.
(drl; foto mm/ist
