Visualindonesia.com,-
Pariwisata NTT kembali disorot setelah munculnya kasus pungutan liar di kawasan wisata Kampung Adat Ratenggaro. Pemerintah pusat bergerak cepat memastikan destinasi tetap aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan.
Kasus pungutan liar (pungli) yang menimpa Youtuber Jajago Keliling Indonesia di kawasan wisata Kampung Adat Ratenggaro, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyita perhatian publik. Kejadian ini menjadi refleksi penting akan perlunya pengelolaan destinasi wisata yang profesional dan beretika.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa praktik pungli tidak boleh menjadi bagian dari wajah pariwisata Indonesia, terlebih di destinasi unggulan seperti NTT.
Dalam rapat daring bersama pemangku kepentingan di Provinsi NTT, Rabu (21/5/2025), ia menyatakan komitmennya membangun destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan.
“Kita semua harus punya komitmen yang sama untuk menjaga citra pariwisata. Apa yang terjadi di Pantai Ratenggaro mencoreng kerja keras banyak pihak. Ini saatnya menjadi titik balik menuju pariwisata yang berkualitas,” tegas Ni Luh Puspa.
NTT merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan pariwisata tercepat, mencatat 1,5 juta kunjungan wisata pada 2024. Sayangnya, insiden seperti ini bisa berdampak besar pada persepsi wisatawan domestik maupun mancanegara terhadap keamanan dan kenyamanan destinasi.
Menanggapi kejadian ini, Pemkab Sumba Barat Daya segera bergerak. Pada 20 Mei, Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla menggelar pertemuan dengan aparat keamanan, kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat. Masyarakat Ratenggaro pun secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan sepakat untuk tidak mengulangi kejadian serupa.
Sebagai langkah konkret, akan dipasang papan informasi di pintu masuk dan dalam kawasan wisata Ratenggaro, berisi tarif resmi dan aktivitas wisata yang diperbolehkan. Kemenparekraf juga menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan preventif bagi warga sekitar destinasi, termasuk pelatihan sadar wisata dan pengelolaan destinasi berbasis komunitas.
“Kami ingin masyarakat menjadi bagian aktif dari ekosistem pariwisata. Tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga pelaku utama yang mendapat manfaat ekonomi,” tambah Ni Luh Puspa.
Tak hanya soal pungli, edukasi kepada wisatawan juga menjadi perhatian. Kemenparekraf mengimbau agar bantuan berupa uang atau barang kepada anak-anak di destinasi disalurkan melalui jalur resmi seperti lembaga desa atau komunitas lokal.
Dukungan penuh juga diberikan oleh Forkopimda, Polres, dan Pemerintah Provinsi NTT. Mereka akan turun langsung pada 23 Mei untuk memastikan implementasi kesepakatan berlangsung baik dan berjalan berkelanjutan. Pembenahan fasilitas pun masuk agenda utama demi mewujudkan pariwisata yang tidak hanya menarik, tapi juga tertib dan inklusif.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat lokal, insiden ini diharapkan menjadi pelajaran bersama agar pariwisata NTT tetap bersinar di mata dunia.
(*/vie; foto: dok. Kemenpar
