Visualindonesia, Bandar Seri Begawan,-
Arsjad Rasjid selaku Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) dan Ketua Umum Kadin Indonesia bersama seluruh delegasi melakukan roadshow ke Brunei Darussalam. Selain untuk mendorong lima isu prioritas dan delapan legacy project ASEAN-BAC tahun ini, kunjungan ke Brunei juga dilakukan untuk menyelaraskan dengan visi misi ASEAN-BAC serta Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), kemudian menjalin kerja sama untuk membangun Kalimantan melalui Brunei Borneo Business Conference, serta mengupayakan kerja sama dalam pembangunan berkelanjutan antara Brunei Darussalam dan Indonesia.
Menurut Arsjad, berbagai isu prioritas dan program ASEAN-BAC sejalan dengan agenda APEC yang berkomitmen untuk mewujudkan kawasan perekonomian yang inklusif, inovatif, dan mengedepankan konsep berkelanjutan pada negara di kawasan. Oleh karena itu, APEC BAC dapat bekerja sama dengan ASEAN-BAC untuk mendukung berbagai isu prioritas dan legacy project, terutama dalam pembangunan berkelanjutan.
“Pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan adanya inisiasi net zero emission dalam berbagai sektor seperti perdagangan dan industri. Melalui ASEAN-BAC tahun ini, kami mendorong agar usaha dekarbonisasi industri segera tercapai,” jelas Arsjad.
Berbicara mengenai perubahan iklim, negara-negara di kawasan ASEAN menjadi sangat rentan dan hal ini dapat berdampak pada berbagai sektor, termasuk bisnis dan industri. Data Climate Risk Index pada tahun 2019 menyebutkan bahwa ada tiga negara ASEAN yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, yaitu Myanmar, Filipina dan Thailand. Bahkan, ASEAN sendiri juga turut berkontribusi turut berkontribusi sebesar 8% pada total emisi global.
Menanggapi hal tersebut, Arsjad juga menyebutkan bahwa APEC-BAC dapat turut serta dalam membantu memberikan masukan dan pemahaman dalam menjalankan inisiatif program dari ASEAN-BAC. Sebagai lembaga dengan akse sumber daya dan pembiayaan yang luas, APEC-BAC dapat menjadi mitra strategis untuk memperkuat mitigasi perubahan iklim di kawasan ASEAN.
Dalam konteks global, perubahan iklim menjadi isu yang semakin mendesak dan perlu diatasi secara serius. Oleh karenanya, upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh ASEAN[1]BAC dan didukung oleh APEC-BAC menjadi sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik di kawasan ASEAN serta dunia.
Perlu diketahui bahwa kolaborasi antara APEC-BAC dan ASEAN-BAC bukan hanya berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga pengembangan sektor bisnis dan swasta di kawasan Asia Pasifik. Ketua APEC-BAC dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan bahwa kolaborasi ini dapat membuka akses sumber daya dan pembiayaan bagi pelaku bisnis dan industri.
“APEC-BAC dapat memberikan dukungan dan masukan pada inisiatif program dari ASEAN[1]BAC untuk mencapai perdagangan dan industri bebas karbon. Kerja sama yang kuat antara kedua organisasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat posisi ekonomi Asia Pasifik di kancah global.” ungkap Anindya.
Delegasi ASEAN-BAC melakukan pertemuan dengan pihak penting lainnya di Brunei Darussalam, termasuk dalam pertemuan untuk membahas proyek kerja sama pembangunan di Borneo yang perlu mengutamakan konsep berkelanjutan.
Menurut Arsjad, kesenjangan konektivitas antar wilayah di Borneo menjadi tantangan yang harus diselesaikan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta didorong untuk membangun pertumbuhan industri dan ekonomi yang berkelanjutan.
Integrasi dengan BIMP-EAGA yang memiliki beberapa proyek pembangunan konektivitas seperti jalan tol Sarawak dan Sabah, perluasan Pelabuhan Internasional Bitung, proyek kota hijau di Kendari, dan inisiatif pembangunan lainnya seperti memulihkan konektivitas udara dan membuka rute laut baru sangatlah penting.
“Isu deforestasi juga perlu diselesaikan dengan mengandalkan konsep hijau dalam pengembangan ekosistem industri energi baru terbarukan. Provinsi di Kalimantan yang menjadi bagian penting dari integrasi Borneo juga memiliki potensi untuk menjadi rantai pasok kendaraan listrik antar negara ASEAN dan dapat terintegrasi untuk ekosistem kendaraan listrik dan baterai,” tambah Arsjad.
Selain itu, Indonesia yang juga juga akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Utara dan akan mengusung konsep smart city yang bergantung pada pemanfaatan energi baru terbarukan agar Kalimantan mampu menjadi pusat ekonomi hijau di ASEAN.
“Indonesia sedang membangun kawasan ibu kota baru yang mampu memanfaatkan energi baru terbarukan, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Kami juga sedang membuat Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang menjadi pusat ekosistem industri dan energi hijau kami. Untuk itu, kami mengundang Brunei agar bisa ambil bagian dalam pengembangan kawasan ini,” ujar Arsjad.
Bernardino Vega selaku Wakil Ketua ASEAN-BAC mengatakan agar berbagai upaya kerja sama yang ada, mampu memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh kawasan ASEAN.
“Kami dari ASEAN-BAC berharap setiap inisiatif kerja sama dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan dengan sub-kawasan seperti Borneo melalui pembentukan Borneo Economic Council yang diharapkan merangkul semua stakeholders di Kalimantan. Kami juga berharap kelima isu prioritas dan delapan legacy project yang dibawa oleh ASEAN-BAC Indonesia tahun ini mampu diterima oleh seluruh negara,” ujar Dino.
Delegasi ASEAN-BAC antara lain Ketua ASEAN-BAC, Arsjad Rasjid, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, Wakil Ketua Umum Koordinator Maritim, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi, Carmelita Hartoto, Wakil Ketua ASEAN[1]BAC, Bernardino Vega, dan Direktur Eksekutif Sekretariat ASEAN-BAC, Gil Gonzales.
(*)
