Visualindonesia.com,-
Dalam upaya meningkatkan kualitas sektor pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat basis data dalam perumusan kebijakan.
Kolaborasi ini resmi diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menandatangani MoU bersama Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi kedua institusi.
Selain itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dan Plt. Sekretaris Utama BPS, Edy Mahmud, juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis.
Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata Widiyanti menegaskan bahwa data yang akurat dan real-time sangat penting dalam memahami tren wisatawan, pergerakan ekonomi, serta dampak kebijakan yang diterapkan.
“Dengan adanya kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan sektor pariwisata didasarkan pada data yang valid dan komprehensif. Ini adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Widiyanti.
Sebagai bentuk implementasi nyata, Kemenpar telah mengadopsi teknologi Mobile Positioning Data (MPD) untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan wisatawan.
Widiyanti menekankan bahwa teknologi ini digunakan dengan prinsip kehati-hatian serta tetap mengedepankan perlindungan data dan privasi pengguna.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan komitmen pihaknya dalam menyediakan data statistik yang dibutuhkan Kemenpar.
Menurutnya, sebagian besar data yang dihasilkan BPS berperan sebagai indikator kinerja pembangunan sektor pariwisata.
“Kami memiliki berbagai produk statistik yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri pariwisata, termasuk statistik objek daya tarik wisata yang diperoleh melalui sensus ke berbagai destinasi,” ujar Amalia.
Ia menambahkan bahwa dengan kolaborasi ini, pemetaan objek wisata akan semakin akurat dan bermanfaat bagi perumusan kebijakan strategis Kemenpar.
Kerja sama antara Kemenpar dan BPS diharapkan dapat meningkatkan kualitas data serta pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan.
Dengan pendekatan berbasis data, sektor pariwisata Indonesia tidak hanya akan berkembang lebih pesat, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Acara penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh jajaran eselon I dan II di lingkungan Kemenpar serta Wakil Kepala BPS, Sonny Harry B. Harmadi, beserta pejabat terkait dari BPS.
Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang lebih kompetitif dan berbasis data akurat di masa depan.
(*/dra; foto dok. Kemenpar
