Visualindonesia, Jakarta,-
Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritages (LPP FBDH) menggelar soft launching Percepatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), sebagai upaya menyukseskan program Indonesia Terang di 34 Provinsi sekaligus deklarasi pengurus DPP Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (FKP PJTUS) periode 2021 – 2025.
Dikatakan Ketua Umum LPP FBDH KPA. Citropanuwun Al Abdussalam Azis, kegiatan ini untuk mendukung serta menyukseskan program yang telah diamanatkan oleh presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Sesuai amanah dari yang mulia bapak Presiden RI Joko Widodo, maka kami dari LPP FBDH tergerak untuk mengawal dan menyukseskan program beliau yaitu Indonesia Terang di 34 Provinsi termasuk Kabupaten-Kota di Indonesia,” kata Citropanuwun di Grand Ballroom, Hotel Kempenski, Jakarta, Kamis (23/12/2021).
Menurut Citropanuwun, sudah ada Master Plan-nya yaitu tahun 2022-2025 di mana LPP FBDH melalui implementasi dan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah unit PJUTS terpasang sebanyak 503 Paket Hibah sesuai PP 5000 PJUTS secara bertahap.
Lebih lanjut Citropanuwun memaparkan, lewat kerja sama dengan pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai bentuk sumbangsih kepada Bangsa dan Negara terutama masyarakat lewat implementasi PJU TS.
“Untuk itu, kami seluruh jajaran pengurus LPP FBDH, FKP PJUTS dan para rekanan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas Pencanangan Percepatan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) menuju Indonesia Terang yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Citropanuwun.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen LPP FBDH, Syaiful Alam mengungkapkan, apa yang dilakukan ini bukan sekedar pasang lampu saja, tapi juga ingin masyarakat dapat merasakan manfaatnya yakni dapat meringankan beban biaya bulanan.
“Karena tenaga surya kita manfaatkan dari alam,” ujar Saiful.
Program ini, lanjut Saiful, sudah tersosialisasi disetiap daerah, sebagai bukti adanya permohonan yang sudah masuk 900 lebih dan itu sudah menandakan setiap provinsi sudah tersosialisasi.
“Adapun keberadan yang sudah terpasang sebagai percontohan di setiap provinsi sebanyak 10 titik, dan sampai saat ini sudah ada di 17 Provinsi,” paparnya.
Adapun menurut, Kepala LPP FBDH, Prof. Amir Anas, pihaknya hadir di tengah pemerintah.
“Karena selain mengimplentasikan regulasi pemerintah juga meringankan beban biaya daerah yang diambil dari APBD,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Anas, dengan adanya penerangan akan mendorong masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat melakukan kegiatan yang menambah nilai ekonomi.
“Ini dapat mendorong masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah agar lebih giat menambah nilai ekonomi, karena dengan adanya penerangan dapat melakukan kegiatan yang menghasilkan dari sisi ekonomi. Adapun fungsi dari tenaga surya ini akan memberikan kebangkitan ekonomi secara nasional,” pungkasnya.
(*/vie; foto ist
