Visual Indonesia, Jakarta,-
Kawasan perbatasan dinilai punya opportunity tinggi untuk dikembangkan. Yang tadinya kawasan yang jarang disentuh pembangunan, beranda belakang negeri ini, bisa disulap menjadi kawasan yang mendatangkan income tinggi. Dan itu sudah terbukti di Aruk, Kab Sambas, Kalimantan Barat.
Cost-nya ternyata tidak terlalu mahal. Dengan low-cost tourism (LCT) bisa. Lantas bagaimana caranya? “Simpel. Ciptakan attraction, access, dan accommodationyang terjangkau dengan memanfaatkan kelebihan kapasitas yang ada. Bangun sebanyak mungkin homestay di desa-desa wisata seluruh pelosok Tanah Air. Cost-nya pasti murah karena harga penyewaan homestay sangat terjangkau dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, jelas Arief Yahya, Menteri Pariwisata.
Dan jangan takut tidak laku, lanjut Arief, saat ini, Kemenpar sudah Go Digital. Ada Indonesia Travel Exchange (ITX) yang dimanfaatkan untuk memasarkan potensi pariwisata melalui digital. Dengan inisiatif seperti itu, Menpar Arief Yahya pun berani berambisi untuk memposisikan Indonesia sebagai negara yang memiliki homestay terbanyak di dunia.
Desainnya? Banyak yang keren-keren. Gambarannya sudah bisa dilihat dari hasil lomba desain homestay Arsitektur Nusantara yang digelar Kemenpar, akhir Oktober 2016 lalu. Arsitektur bergaya Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, Morotai, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Borobudur, Tajung Lesung serta Kepulauan Seribu dan Kota Tua, kembali diperlihatkan.
“Ini sekaligus untuk memenuhi kebutuhan akomodasi yang sangat besar dalam rangka mewujudkan visi mendatangkan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 275 juta perjalanan wisatawan nusantara di tahun 2019,” tambah Menpar.
Dari estimasi Indonesia setidaknya kita butuh 100 ribu kamar di berbagai destinasi wisata utama. Impactnya? Bisa sangat dahsyat. Dan semuanya bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Kalau kita bangun hotel yang memiliki 100 kamar saja, maka untuk mewujudkan target di atas kita butuh setidaknya 1000 hotel. Waktu pembangunannya juga lama, bisa sekitar 5 tahun. Dan biasanya, hotel-hotel yang punya brand tinggi tak mau membangun hotel di sembarang lokasi. Yang dibidik, biasanya hanya kota-kota besar dengan pasar yang sudah terbentuk, jelas Menpar.
Membangun homestay, solusi terbaik. Pembangunan homestay bisa tersebar di berbagai destinasi wisata di seluruh pelosok Tanah Air. Dan nantinya, homestay tersebut bisa dimiliki masyarakat di sekitar destinasi wisata. Kehadiran homestay-homestay tadi nantinya juga bisa ‘dikawinkan’ dengan desa wisata. Program Desa Wisata, kata Arief Yahya, juga nyambung dengan rencana membangun 100.000 homestay. Desain arsitektur rumah nusantara di homestay juga semakin relevan untuk segera diimplementasi.
Di Desa Wisata, masyarakat juga bisa tetap melakukan aktivitas menanam padi, palawija, hortikultura dan mengurus ternak. Service dan prosesnya menjadi bagian atraksi wisata. Suasana desa wisata yang ramah, gotong royong, penuh dengan rasa kekeluargaan, kaya budaya itu yang dijual sebagai atraksi di destinasi desa wisata, katanya.
Poin lain yang tak kalah dahsyatnya adalah crossborder tourism. Membangun pariwisata dari wilayah perbatasan. Potensinya? Sangat besar. Selain menguntungkan bagi negara, masyarakat sekitar juga ikut mendapatkan benefit. Kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi lebih hidup. Benchmarkingnya ada banyak. Negara-negara Eropa yang teritorinya bisa ditempuh dengan jalan darat, pariwisatanya pasti lebih sukses, jumlah wismannya lebih banyak. “Turis ke Paris bisa menembus 60 juta, Madrid 50 juta, London 40 juta dalam setahun. Singapura 15 juta, Malaysia 25 juta, dan Thailand 30 juta, saya yakin sumbangan terbesar juga dari borderland tourism, jalur darat tidak tergantung pada flight lagi, ungkap Arief Yahya.
Menurut Mendes PDTT Eko Putro Sanjojo, pembangunan daerah perbatasan tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Pendekatan ekonomi juga perlu diperkuat dengan mendorong tumbuhnya investasi di daerah perbatasan.
“Investasi di perbatasan tentu harus sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki. Utamanya, investasi yang masuk harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Perlu dibuat regulasi khusus yang dapat menarik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di daerah perbatasan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT Suprayoga Hadi mengatakan, penyelenggaraan forum bisnis dan investasi daerah perbatasan tahun ini lebih banyak diikuti perusahaan swasta dan BUMN, pengusaha, asosiasi usaha, hingga kedutaan besar negara-negara sahabat.
“Kami menargetkan terjalin kesepakatan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dari BUMN dan pihak swasta untuk menindaklanjuti rencana bisnis dan investasi yang telah ada. Kesepakatan dapat dilakukan melalui pembukaan bisnis baru (business start-up) maupun kesepakatan untuk mendukung investasi dalam jangka panjang,” tutup Suprayoga.
(tantri; foto dok
