Visual Indonesia, Yogyakarta, –
Sebagai salah satu bentuk implementasi kerjasama antara Kementerian PPPA dengan Kementerian Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan Republik Kepulauan Fiji, Kementerian PPPA bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan US Agency for International Development (USAID) Indonesia menyelenggarakan kegiatan Training for Trainers on Gender Responsive Planning and Budgeting for Fiji Development Official.
Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kerjasama dengan Fiji dan akan menjadi catatan baik yang bisa disampaikan kepada Menteri Perempuan Fiji pada acara Joint Technical Working Group ke-3 antara Kementerian PPPA dengan Kementerian Perempuan Fiji yang akan dilaksanakan pada 11-15 Desember 2017 mendatang di Bali, dimana Menteri PPPA Indonesia dan Menteri Perempuan Fiji akan bertemu membahas dan menyepakati program kerjasama kedua instansi,” jelas Plt. Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Sri Danti Anwar.
Program ini membekali calon tenaga pelatih pelatihan PPRG di Fiji dan diikuti 13 pejabat perencana Fiji yang berasal dari Kementerian Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pembangunan Maritim dan NGO ‘Empower Pacific’.
Pelatihan seberapapun jumlahnya akan sia-sia dan tidak akan membawa dampak yang signifikan apabila tidak masuk sistem atau melembaga, harus ada norma yang mengatur, harus jelas lembaga yang melakukan, dan ada mekanisme untuk lembaga melakukan norma tersebut.
Ke-13 peserta dibimbing oleh 3 orang para pakar Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia yang memang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan advokasi PUG di Indonesia. Selain pembelajaran di kelas, para peserta juga diajak berkunjung ke Kabupaten Sleman untuk melihat implementasi PUG di beberapa kegiatan prioritas, termasuk di dalamnya perlindungan perempuan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Salah satu peserta pelatihan, Amelia Nairoba menyebutkan bahwa pelatihan ini sangat berguna bagi dirinya sebagai perencana program di Kementerian Perempuan Fiji. Amelia juga menyampaikan bahwa pelembagaan PUG mutlak diperlukan oleh Fiji untuk memastikan isu gender masuk pada prioritas pembangunan.
“Pelatihan seberapapun jumlahnya akan sia-sia dan tidak akan membawa dampak yang signifikan apabila tidak masuk sistem atau melembaga, harus ada norma yang mengatur, harus jelas lembaga yang melakukan, dan ada mekanisme untuk lembaga melakukan norma tersebut,” papar Amelia.
Sementara Plt. Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Sri Danti Anwar menyampaikan bahwa target utama dari kerjasama ini adalah pelembagaan PUG di Fiji sebagai upaya untuk memastikan isu gender masuk pada seluruh program pembangunan prioritas negara pasifik tersebut. Disamping program ini nantinya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap action plan yang dibuat oleh para peserta. Selain itu, program asistensi dan pelatihan tentang PPRG dan PUG secara keseluruhan juga direncanakan akan dilaksanakan pada 2018 di Fiji.
(mm; foto dok kpppa
