Visual Indonesia, Jakarta,-
Tahun 2017 Pemerintah memfokuskan pada pemerataan ekonomi dan yang menjadi perhatian Pemerintah di antaranya peningkatan akses masyarakat pada permodalan, tanah dan pendidikan ketrampilan, demikian disampaikan Ketua Umum ARDIN Indonesia, Bambang Soesatyo, SE, MBA, pada rapat panitia Pelantikan Badan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan perdagangan Barang, Distribusi, Keagenan, Dan Industri Indonesia (BPP ARDIN Indonesia), Periode 2016 – 2021, di Kantor BPP ARDIN Indonesia, di Jl. Hang Jebat Raya No.14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Beberapa program pun seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) redistribusi asset, sertifikasi / legalisasi tanah, pendidikan / pelatihan vokasional dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terus digalakkan oleh Pemerintah, guna memperbaiki angka kesenjangan di masyarakat.
Sementara soal akses permodalan, Bambang Soesatyo sejalan dengan pemerintah bahwa peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini membuat daya saing dan inklusi keuangan masyarakat semakin tinggi. Harapannya jumlah anggaran KUR semakin besar dan dipermudah cara memperolehnya.
Dalam konteks ini, Pemerintah juga akan memberikan asuransi untuk program pembiayaan permodalan masyarakat. Sehingga bisa mendorong percepatan keuangan inklusif dan perbankan akan semakin tertarik membiayai permodalan rakyat.
Di lain sisi, keberhasilan program tax amnesty yang dijalankan Pemerintah mengundang kekaguman dunia. Karena nilai setoran uang tebusan yang berhasil dikumpulkan dari peserta Amnesti Pajak di Indonesia adalah yang tertinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencatat hasil capaian periode I pengampunan pajak pada Juli – September tahun lalu, mencapai Rp 97,2 triliun uang tebusan. Nilai ini diperoleh dari deklarasi harta yang mencapai Rp 4,500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun. Nilai ini setara dengan 0,65% PDB. Tertinggi setelah Chili 0,62%, India 0,58%, Italia 0,2%, Belgia 0,15% PDB, dan Spanyol 0, 12% dari PDB.
Perkembangan pesat ini masih dan akan terus bergulir hingga periode II dan III yang berakhir pada 31 Maret 2017 demi mengejar target Rp 165 triliun masuk ke APBN. Begitu juga dengan nilai deklarasi harta dari peserta amnasti pajak di Indonesia yang juga fantastis, yakni mencapai 21, 1% dari PDB, ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, di tengah-tengah pelantikan BPP ARDIN Indonesia, Periode 2016 – 2021, bertemakan “Meningkatkan Daya Saing dan Inklusi Keuangan Masyarakat Dengan memperkuat Akses Permodalan Rakyat” itu.
Tentunya total harta yang besar ini bisa menjadi basis data dalam upaya mereformasi sistem perpajakan dan optimalisasi percepatan proses kemandirian ekonomi Indonesia. Dan lebih lanjut, Bambang Soesatyo berharap, kebijakan amnesti pajak pada gilirannya bisa menyasar sector UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), sehingga menjadi alternative modal bagi usaha rakyat, juga mendorong laju percepatan sector riil dan meningkatkan daya saing UMKM dsi era perdagangan bebas dewasa ini.
Sedangkan terkait dengan perkembangan organisasi, Tim Perumus Munas II ARDIN Indonesia, telah melakukan perubahan atau pergantian Logo dan Kepanjangan nama Ardin Indonesia, tegas Bambang Soesatyo, SE, MBA, sehingga dengan perubahan tersebut, semakin jelas Visi dan Misi serta Dasar Hukum masing-masing pihak dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif, diperlukan organisasi yang lebih kuat dan mandiri serta tidak lagi bergantung kepada proyek-proyek Pemerintah, tetapi dapat melakukan kegiatan yang lebih luas dan dinamis. Sehingga kepanjangan ARDIN Indonesia menjadi Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan Dan Industri Indonesia.
(gha; foto ist
