Jakarta,-
Kemenkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat gabungan dengan Komisi I dan Komisi III DPR-RI, menegaskan Kebijakan Bebas Visa telah melalui proses panjang dan berdampak naiknya wisatawan sebesar 20% sejak pemberlakuan bebas visa.
Memang seharusnya resiprokal, lanjut Luhut, namun ada azas manfaat dengan kenaikan 20% itu. Meskipun demikian pemerintah tidak mengabaikan keamanan apalagi daerah-daerah yang berpotensi masuknya teroris dan narkoba ke Indonesia.
Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menhan, Ryamizard Ryacudu, Menpan dan ARB, Yudi Chrisnandi, Jaksa Agung, M Prasetyo, Kapolri, Badrodin Haiti, Ketua BNPT, Saud Usman Nasution, Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, selain perwakilan Kemenlu dan Kemenpar.
Sedangkan dari parlemen hadir Wakil Ketua DPRRI, Fadlizon didampingi Mahfud Sidik, TB Hasanuddin, Beni K.Harman dan Bambang Soesatyo, selain sebagian anggota Komisi I dan Komisi III.
“Pemerintah sudah mengkoordinasikan Kepolisian, BIN dan imigrasi untuk melakukan pencegahan maksimal. Pemberian bebas visa memang ada resiko namun era seperti sekarang harus bersaing supaya pada 2019 revenue pariwisata menjadi salah satu andalan Indonesia,” papar Menkopolhukam lagi.
Usai paparan, sembilan fraksi di DPR melalui perwakilannya memberikan pendalaman dengan pertanyaan dan masukkan untuk Kemenkopolhukam dan terfokus mengenai kebijakan bebas visa, oleh karenanya diperlukan rapat berkala serta mengevaluasi kebijakan bebas visa.
(mdtj; foto ist
