Jakarta,-
Dalam upaya mencapai target pendapatan sektor Pariwisata sebesar 20 juta USD di tahun 2019, Menko Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli membentuk Badan Otoritas Pariwisata, dimana Otoritas Pariwisata Danau Toba menjadi pilot project-nya.
Dan Draft Keppres Otoritas tersebut telah melalui pembahasan lintas sektor baik di sektor pariwisata maupun sektor infratruktur yang dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim dan Sumberdaya. Sehingga manejemen serta pengelolaannya berdasar prinsipnone single destination, one single management.
Jadi untuk setiap satu tujuan wisata, maka dibentuk suatu badan otorita
Pariwisata akan dikelola oleh satu badan otoritas dan badan ini sesungguhnya mengadopsi keberhasilan otoritas di Nusa Dua, Bali, dimana wilayah Nusa Dua yang sebelumnya bukan menjadi obyek wisata khusus, menjadi wilayah MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) berkaliber Internasional.
Dan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba diharapkan dapat menjadi pilot project untuk 9 destinasi wisata unggulan lainnya yang telah ditetapkan Kementerian Pariwisata, lanjut Rizal Ramli seperti Tanjung Kelayang Bangka Belitung; Tanjung Lesung Banten; Kepulauan Seribu Jakarta; Borobudur Jawa Tengah; Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur; Mandalika Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur; Wakatobi Sulawesi Tenggara dan Morotai Maluku Utara.
Perlu diketahui Badan Otoritas Pariwisata nantinya berwenang membangun infrastruktur dasar seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan internet, dan fasilitas perhotelan. Sumber penerimaan badan ini selain dari APBN-P 2015 (Kementerian PUPR Rp 4,5 Triliun dan Kementerian Perhungan Rp 2 Triliun) juga dari sumber yang tidak mengikat dan tentunya dari bisnis seperti penyewaan kawasan wisata kepada pihak swasta.
(mdtj; foto ist
